Sejarah bukan hanya kisah tentang para
raja atau pemimpin, sejarah juga berbicara tentang bagaimana struktur
masyarakat terkecil dibangun. Sejarah juga tidak hanya berbicara tentang
si besar yang mengatur politik pemerintahan, ia juga berbicara
bagaimana si kecil mengais kehidupan untuk mempertahankan diri. Juga
tentang bagaimana si terpinggir merenda harapan akan kemajuan daerahnya
setara dengan keinginan mereka-mereka yang yang berada di sentrum
kekuasaan.
Jazirah Sulawesi Tenggara juga kaya akan
nilai kesejarahan. berbagai manuskrip kuno seperti Negarakertagama
pernah menorehkan kisah tentang masyarakat yang mendiami jazirah ini.
Demikian pula catatan perjalanan para petualang masa lalu seperti Ibnu
Batutah yang mengamini adanya kehidupan yang teratur di wilayah
tersebut.
Kitab Negarakartagama yang ditulis Prapanca pada pupuh 95 menyebutkan : “Ikang
sakasaning sanusa Makasar, Butun, Banggawai, Kunir, Galiyo Mewangi
Salaya Solor muar muwah tikang I wanda Ambwan alhawi Maluku ri Seram i
timur makadi niang angkeri nusatun”
Dari berbagai sumber seperti manuskrip
atau catatan perjalanan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa di
jazirah Sulawesi Tenggara ini pernah hadir suatu Kerajaan yang
berkembang menjadi kesultanan menyebut dirinya Butuni, orang majapahit menyebutnya Butun, orang Bugis menyebutnya Butung dan Belanda menyebutnya Buton atau Butong (Bouthong).
Dalam khazanah sejarah Buton, dikenal
Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton yaitu “Murtabat Tujuh” yang di
dalamnya mengatur fungsi, tugas dan kedudukan perangkat kesultanan dalam
melaksanakan pemerintahan serta ditetapkannya Sistem Desentralisasi
(otonomi daerah) dengan membentuk 72 Kadie (Wilayah Kecil). Bidang
Pertahanan Keamanan ditetapkannya Sistem Pertahanan Rakyat Semesta yang
melibatkan seluruh rakyat dengan falsafah perjuangan yaitu :“Yinda
Yindamo Arata somanamo Karo”(Harta rela dikorbankan demi keselamatan
diri)“Yinda Yindamo Karo somanamo Lipu”(Diri rela dikorbankan demi
keselamatan negeri)“Yinda Yindamo Lipu somanamo Sara”(Negeri rela
dikorbankan demi keselamatan pemerintah)“Yinda Yindamo Sara somanamo
Agama”(Pemerintah rela dikorbankan demi keselamatan agama)
Selain itu, dibentuk juga sistem
pertahanan berlapis yaitu empat Barata yang dikenal dengan nama Barata
Patapalena (Wuna, Tiworo, Kulisusu dan Kaledupa), empat matana sorumba
(Wabula, Lapandewa, Watumotobe dan Mawasangka) serta empat orang Bhisa
Patamiana (yang melakukan pertahanan secara kebatinan).
Dari empat negeri Barata, posisi Kulisusu
(orang Buton melafalkannya dengan Kolencusu) yang berada di bagian
timur laut ibukota Kesultanan Buton sangat strategis. Disebut strategis
karena Kulisusu berfungsi membendung pengaruh Kerajaan Ternate yang
sangat kuat secara geopolitik. Pada waktu itu, Buton sedang
terombang-ambing antara pengaruh Gowa di Barat dan Ternate di Timur
Bagaimana peran Barata Kulisusu pada saat
berkecamuknya upaya membendung hegemoni Gowa dan Ternate di Kesultanan
Buton masih merupakan misteri. Kekurangan data atau informasi yang
bersifat kesejarahan tentang peran tersebut menciptakan ruang kosong
sejarah yang sangat krusial bagi keberadaan orang kulisusu saat ini.
Tidak banyak informasi bernilai sejarah
yang dapat digunakan untuk mengungkap peran Kulisusu pada saat itu. Dari
tulisan Alimuddin di Koran radar Buton pada kamis 16 Juni 2011
menyebutkan bahwa pada tahun 1580 ketika Sultan Buton IV menerima
tuntutan La Ode Ode, Laode Jou Raja Kumapa dan Laode Side Raja Matantahi
untuk membentuk Kerajaan Kulisusu dengan pembagian kewenangan yang adil
dimana ketiganya sepakat untuk mengangkat La Ode Ode sebagai Raja
Kulisusu serta Raja Laode Jou menjadi Bontona Kampani dan Raja Laode
Side menjadi Bontona Kancua-Ncua.
Tulisan ini sangat menarik meskipun juga
mengundang pertanyaan karena pada masa Kesultanan Murhum dan
penggantinya, Sultan La Tumparisi, beberapa kali armada kesultanan
dikirim ke wilayah Kulisusu bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk
menghadang serangan bajak laut yang disinyalir merupakan provokasi dari
Kerajaan Ternate. Artinya secara sosial, masyarakat Kulisusu telah
terbangun sebagai sebuah komunitas yang teratur, jauh sebelum Sultan
Buton IV La Elangi (bergelar Dayanu Ikhsanuddin) menyetujui pembentukan
Kerajaan Kulisusu.
Selain itu, menurut Alimuddin yang
mengutip Ligtvoet, Sarana Wolio menyetujui pembentukan Barata Kulisusu
pada tahun 1580 meliputi wilayah bagian Selatan dengan Sungai Bubu
berbatasan dengan wilayah Lakina Pongkowulu dan di bagian Utara dengan
sungai Laea Labuan Belanda berbatasan dengan wilayah Lakina Koroni
kecamatan Wakorumba utara saat ini.
Kalau hal itu dijadikan patokan, maka
nyatalah bahwa kalimat “Lipu Tinadeakono Sara” sebagaimana terkenal
dalam tuturan masyarakat Kulisusu dan kemudian diambil alih ke dalam
logo Kab. Buton Utara bermakna sebagai Negeri yang didirikan oleh
Pemerintahan (Syara’) Buton. Hal ini mementahkan anggapan yang beredar
bahwa Barata Kulisusu didirikan dari bawah berdasarkan kehendak
masyarakat (bottom up) sebagaimana Teori Perjanjian Masyarakat dalam
khasanah ilmu sosiologi. Sejatinya, ia didirikan/dibentuk dari atas (top
down) dan disematkan pada suatu negeri yang kemudian dikenal dengan
nama Barata Kulisusu.
Tentunya hal itu masih menyisakan
perdebatan tentang kebenaran yang senyatanya. Juga menciptakan ruang
untuk memperjelas bagaimana posisi dan pentingnya pembentukan Barata
Kulisusu oleh Syara’ Kesultanan Buton. Kalau Prof. Susanto Zuhdi
menyebut sejarah Buton sebagai sejarah yang terabaikan maka sesungguhnya
sejarah Negeri Buton Utara adalah sejarah yang (lebih) terabaikan.
Apa
boleh buat, kita terpaksa harus belajar tentang sejarah negeri kita
melalui sejarah negeri lain. Semoga ini membuka mata kita semua
(utamanya yang memiliki kepedulian dan latar belakang akademik) untuk
mengungkap berbagai misteri sejarah agar kita mengetahui dari mana darah
kita diturunkan…
{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar